Beberapa hari lagi pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden pada Ahad tanggal 20 Oktober 2019 nanti, sinyal kuat Partai Gerindra masuk dalam koalisi pemerintah menguat. Paling tidak hal itu terlihat dari gerak-gerik ketum Partai Gerindra. Prabowo bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, kemarin 11 Oktober  Pertemuannya berlangsung sekitar satu jam. Kedua rival sengit ketika pemilihan presiden (Pilpres) 2019 itu berkali-kali melempar senyum dan tertawa.

Ketika melakukan konferensi pers bersama, Prabowo sempat menilai hubungannya dengan Jokowi. Prabowo menyatakan siap membantu Jokowi di periode kedua pemerintahannya. Gerindra akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat hingga double digit. Kalau tak bergabung dengan koalisi pemerintah, Gerindra akan tetap loyal sebagai penyeimbang. Prabowo tak mau kondisi itu disebut oposisi, tapi persatuan yang tetap diutamakan. Tapi disi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengklaim partainya akan mendapat jatah tiga menteri, termasuk menteri pertanian.

Tidak ada urgensinya menarik kalangan oposisi, terutama Gerindra, ke dalam kabinet pemerintahan. Rekonsiliasi itu tidak harus bagi-bagi kekuasaan politik. Tidak harus dapat jatah menteri. Kekuatan oposisi seharusnya menjadi simbol kontrol pemerintah. Kalau akhirnya Gerindra mendapat posisi menteri, bagaimana penjelasannya ke rakyat, pada akhirnya demokrasi di Indonesia hanya simbolis semata. Ini akan menjadi dagelan masyarakat.

Kemungkinan terburuk dari kondisi sekarang ialah rakyat semakin apatis terhadap partai politik dan enggan berpartisipasi dalam pemilu. Rekonsiliasi elite berbasis power sharing alias berbagi kekuasaan tidak menjamin terjadinya hal serupa di level bawah. Partai Gerindra sejak menjadi oposisi pada 2014, yang selalu menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintahan yang dipimpin Jokowi.

Oleh Karena itu, langkah Gerindra yang merapat ke pemerintahan justru menunjukkan tingginya oportunisme dan menabrak pakem etika berdemokrasi. Kondisi ini membuat demokrasi Indonesia menjadi monolitik. Seharusnya partai yang kalah Pilpres bisa menerima keadaan itu dan menunggu lima tahun lagi untuk saling berkontestasi.