Dampak mewabahnya virus corona (Covid-19) kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Hal ini telah diakui oleh organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), bahwa wabah virus corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan bahkan Ujian Nasional (UN) ditidakan. Tanpa mengurangi rasa hormat, sedikit memberikan usul kepada guru atau dosen. Banyak sekali yang berkeluh kesah, baik terdengar langsung dari kawan-kawan FH UII ataupun jeritan-jeritan di sosial media beredar. Jeritan tersebut adalah banyak tugas yang tidak wajar sehingga siswa maupun mahasiswa kelimpungan dengan derasnya tugas. Disisi lain, kebijakan pemerintah melalui kemendikbud yakni belajar hanya dipindahkan via online bukan malah tugas yang begitu deras.

Banyaknya tugas, mereka harus banyak begadang tiap malam yang deadline serba terbatas, resiko terburuknya kondisi kesehatan menurun penyakit yang sering menjangkit para siswa maupun mahasiswa mulai berdatangang seperti demam, sakit kepala, flu, dan maag. Dengan kondisi dunia tidak normal karena pandemic Covid-19, alangkah lebih baiknya siswa dan mahasiswa diberikan tugas sewajarnya. Keadaan Indonesia sudah darurat nasional mengenai Covid-19, justru yang lebih utama memberikan edukasi bagaiama penularannya, mengatisipasinya, dan bagaimana proses penyembuhannya.

Hanya dengan berdiam diri dan mengisolasi diri dirumah para siswa maupun mahasiswa itu sudah merupakan action yang luar biasa. Secara tidak langsung sudah membantu berpartisipasi memutus matarantai penularan Covid-19, didalam rumah sebisa mungkin menciptkan hal postif seperti quality time with family atau men-charger iman kepada Allah dengan tadarusan Al-Qur’an.  Yang paling utama sekarang menghadapi pandemic adalah kesehatan warga negaranya termasuk siswa maupun mahasiswa bukan malah dilema untung ruginya pemerintah membuat kebijakan karantina wilayah berdampak berhenti sejenaknya proyek Ibu Kota Negara baru.

Rata-rata petani di Indonesia berumur 47 tahun. Petani Indonesia akan menjadi krisis pada 10-15 tahun mendatang. Indonesia diprediksi mengalami krisis jumlah petani dalam kurun waktu 10-15 tahun mendatang. Alih generasi sektor pertanian kepada kaum milenial menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut tak terlepas dari karakter demografi petani di Indonesia. Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria menyebut rata-rata petani saat ini berusia 47 tahun ke atas.

Data Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) pada September 2015 silam juga merilis kabar buruk bagi dunia pertanian di negeri ini. Bahwa profesi petani terus mengalami penurunan. Setiap tahunnya, 15 ribu petani telah meninggalkan profesinya.

Salah satu fakta yang membuat kita patut khawatir adalah hasil survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Padi 2017 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS). Bahwa ternyata, profil petani padi didominasi generasi tua. Sekitar 61 persen petani padi sawah berumur 50 tahun ke atas. Sekitar 13 persen saja berumur 20–39 tahun. Oleh sebab, itu  penguatan data menjadi kunci untuk mengurai masalah regenerasi petani.

Akurasi data menjadi penting untuk mengambil keputusan. Soal data, akan terus gali, perkuat, terutama dalam pengembangan generasi petani. Disisi lain ada angin segar Institusi Pertanian Bogor (IPB) memiliki program regenerasi petani. telah menyiapkan program untuk menciptakan petani milenial.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, ada penurunan pekerja di bidang pertanian, kehutanan, perikanan. BPS mencatat pada Agustus 2019, penduduk yang bekerja pada tiga bidang itu sebanyak 34,58 juta orang (27,33% dari seluruh lapangan pekerjaan utama). Angka itu turun 1,12 juta atau 1,46% dibandingkan Agustus 2018 yang tercatat 35,70 juta orang.  

Sektor pertanian dituntut untuk mampu menjawab tantangan kemajuan zaman melalui penciptaan inovasi di sektor pertanian tanaman pangan demi peningkatan produksi, tetapi kenyataannya daya dukung sumber daya manusianya ternyata lemah. Kenyataan itu bermuara pada kesimpulan, bahwa perlu ada regenerasi petani sesegera mungkin. Karena bila tidak, entah bagaimana dengan nasib sektor pertanian Indonesia di masa mendatang.

Regenerasi Menjadi Penting

Masalahnya, melakukan regenerasi petani tidak semudah mengucapkannya. Regenerasi petani juga tidak sesederhana mengganti petani yang berusia lanjut dengan mereka yang muda-muda seperti halnya mengganti batera remote televisi yang sudah soak dengan batere yang baru.

Akan tetapi, tantangannya luar biasa. Diantaranya mengubah pola pikir anak-anak kekinian tentang sektor pertanian. Sebab, kenyataan di lapangan, tidak sedikit anak-anak muda yang terlanjur tidak berminat menjadi petani.

Kedengarannya sedikit menggelitik pikiran, aneh ketika anak-anak desa tidak ada bercita-cita menjadi petani. Toh, setiap anak berhak punya cita-citanya sendiri. Dan memang, banyak orang tua berharap anak-anaknya tidak bekerja seperti mereka, tetapi jadi lebih baik. Bila orang tua nya petani, anak-anaknya “dilarang” untuk ikut-ikutan jadi petani. anak petani. Tetapi, tidak ada satu pun anak petani itu yang punya cita-cita jadi petani,

Kenyataan itu ironi, mengapa tidak ada seorang pun anak petani yang mau jadi petani. Padahal, petani punya peran strategis dalam menjaga ketersediaan suplai bahan pangan bagi masyarakat. Karenanya, kalau kelak tidak ada petani dan regenerasi petani, lalu siapa yang akan bertani dan menanami sawah dengan padi dan aneka sayur mayur untuk dikonsumsi masyarakat

Karenanya, dibutuhkan kerja keras untuk mengubah pola pikir anak-anak kekinian agar mau berkontribusi terhadap sektor pertanian. Selain itu, harus ada ‘orang hebat’ yang mau turun langsung membagikan pengalaman dan wawasan untuk mengedukasi sekaligus mengurai masalah pertanian.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menangkap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy alias Romi di Jawa Timur. Penangkapan berlangsung daam operasi tangkap tangan (OTT) pada pagi tadi sebelum shalat Jum’at 15 Maret 2019. Hal ini dibenarkan oleh Agus Raharjo Ketua KPK. Romi dibawa ke Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani, Surabaya untuk menjalani pemeriksaan. KPK menangkap Romi karena diduga terlibat dalam suap jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Pemeriksaan yang dilakukan KPK di Mapolda Jatim usai penangkapan, akan menentukan apakah pihak-pihak yang diamankan dalam OTT, bakal ditetapkan menjadi tersangka atau dilepas. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam usai penangkapan untuk memastikan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT.  

Track Record Romi Sebelum OTT

Romi pernah menjabat Sekjen PPP di era kepemimpinan Suryadharma Ali. Pun, pernah menjadi anggota legislative Ketua Komisi IV DPR RI di bidang pertanian mewakili PPP di era Susilo Bambang Yudhoyono. Dan karir politiknya naik menjadi ketum PPP 2014-2019 sesuai Muktamar Surabaya.

Disamping karir politknya makin bagus, namanya pernah dipanggil oleh KPK terkait kasus alih fungsi hutan Riau seluas 1,6 hektar. Romi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gulat Medali Emas Manurung. Saat ini terkena OTT oleh KPK diduga kasus suap jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Romi boleh bergembira dikasus alih fungsi hutan Riau, aman. Kita lihat secara seksama apakah Romi bisa lolos dalam kasus sekarang. Kasus inipun bisa mengganggu elektabilitas partainya dan yang diusungnya.

Rezim Joko Widodo Penyitaan Buku sudah terjadi kelima kalinya, terakhir Hari Selasa tanggal 8 Januari 2019. Penyitaan tersebut mengandung ajaran komunis sehigga gabungan TNI dan Kejaksaan Negeri Padang melakukan penyitaan tersebut. Argumentasi para aparat yakni TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966. Kalau dicermati lebih mendalam Argumentasi tersebut bisa dibantah melalui dalil Konstitusi Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan menyebarkannya dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang setiap orang itu memiliki hak pribadi dan yang milik pribadi itu tidak boleh ada campur tangan atau diganggu gugat oleh orang lain dengan tidak sopan. Dalil kedua yang dapat membantah argument aparat yakni Putusan Mahkamah Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 tentang Pelarangan Barang Cetakan bahwa pelarangan dan penyitaan buku yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tanpa proses pengadilan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Negara Hukum.

Vandalisme Intelektual makin Nampak pada rezim saat ini, tentu kebebasan berpikir dilindungi, ditambah dengan kita memasuki Industry 4.0 dan Society 5.0 yang menuntut manusia terus berpikir untuk mampu bertahan dari kerasnya perkembangan global. Berpikir karena ada informasi yang harus diolah oleh akal yang kita punya dengan cara membaca. Kita disuguhkan dengan tonton penyitaan buku oleh rezim yang berpotensi penurunan nalar berpikir. Kalaupun ajaran komunis dianggap tidak baik maka lakukan prosedur yang sudah disediakan yakni melalui jalur peradilan.